Foto IlustrasiKabarNewsLine –Sejak Presiden RI ke-8 memimpin, upaya pemberantasan judi online dan narkoba terlihat semakin nyata. Langkah tegas pemerintah ini mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak yang telah lama menginginkan tindakan konkret dalam memerangi kejahatan yang merusak moral bangsa.
Namun, di balik keberhasilan tersebut, peredaran rokok ilegal dan praktik perjudian terselubung mencuat sebagai perhatian yang belum mendapat penanganan serius. Di wilayah Kepulauan Riau (Kepri), merek rokok ilegal seperti H&D, HMind, Maxxis, T3, dan Manchester diduga beredar luas tanpa pengawasan ketat.
Selain itu, aktivitas seperti permainan bola pingpong dan tombak ikan di kawasan Lubuk Baja, Kota Batam, juga disebut-sebut mengandung unsur perjudian yang masih bebas beroperasi.
Kondisi ini memunculkan desakan agar pemerintah, khususnya Presiden RI, memperluas fokus pemberantasan kejahatan ke berbagai bentuk pelanggaran lainnya yang merugikan negara. Peredaran rokok ilegal, misalnya, tidak hanya menggerus pendapatan negara dari sektor cukai, tetapi juga menciptakan persaingan tidak sehat bagi pelaku usaha yang taat hukum.
Lebih lanjut, dugaan adanya “perlindungan” terhadap aktivitas ilegal ini menimbulkan pertanyaan besar. Isu tentang pembagian keuntungan yang melibatkan oknum tertentu semakin memperkuat kesan bahwa penegakan hukum berjalan setengah hati. Hal ini, jika dibiarkan, berpotensi menciptakan preseden buruk di mana pelaku merasa kebal hukum.
Banyak yang menilai bahwa upaya pemerintah dalam memberantas kejahatan harus dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu. Penanganan tegas terhadap semua bentuk pelanggaran hukum, termasuk rokok ilegal dan perjudian terselubung, menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan terhadap komitmen pemerintah menciptakan Indonesia yang lebih bersih, adil, dan bermartabat.
Harapan besar tertuju pada pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam memberantas berbagai bentuk kejahatan ini, sehingga Indonesia tidak hanya bebas dari narkoba dan judi online, tetapi juga bersih dari pelanggaran hukum lainnya yang merugikan negara.
0 Komentar